EMPAT LAWANG//Wartapolri.com — Keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Desa Gunung Meraksa Baru, Kabupaten Empat Lawang, mencuat ke permukaan. Sejumlah warga mengaku hak mereka tidak tersalurkan secara utuh dan merata, namun ironisnya — mulai dari Ketua Kelompok, Agen e-Warong/Penyalur, Pendamping PKH, hingga Kepala Desa — semua memilih bungkam dan menolak memberikan penjelasan apa pun saat dikonfirmasi.
Keluhan warga sudah berlangsung cukup lama. Sejumlah KPM mengaku sering tidak menerima bantuan secara penuh atau utuh. Ada yang jumlahnya berkurang dari biasanya, ada yang terlambat disalurkan tanpa pemberitahuan, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima padahal namanya masih tercatat sebagai penerima.
“Kami tidak tahu alasannya. Kadang berkurang, kadang datang terlambat. Saat ditanya, dijawab ‘tidak tahu’, ‘belum turun’, atau disuruh tanya ke sana-sini. Tidak ada yang mau menjelaskan secara jelas kepada kami,” ungkap salah satu warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Warga merasa bingung sekaligus kecewa. Bantuan sosial yang seharusnya menjadi penopang kebutuhan pokok justru kerap tidak jelas peruntukannya. Tidak ada rincian, tidak ada papan pengumuman, tidak ada laporan terbuka kepada publik.
Yang semakin memperkuat dugaan ketidakberesan adalah sikap menutup diri seluruh pihak terkait. Saat awak media dan warga berupaya mencari kejelasan, respon yang diterima sama: diam dan menghindar.
– ❌ Ketua Kelompok: Menghindar, tidak mau ditemui, beralasan tidak berwenang menjelaskan
– ❌ Pendamping PKH: Tidak dapat merespon baik chat WhatsApp maupun di telepon
– ❌ Kepala Desa Gunung Meraksa Baru: Tidak ada tanggapan apa pun, seolah tidak tahu adanya masalah
Warga kesulitan mendapatkan kejelasan mengenai alur data, mekanisme penyaluran, serta dasar pemotongan atau keterlambatan yang terjadi. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang memverifikasi data, siapa yang menetapkan jumlah, dan ke mana perginya selisih yang tidak diterima.
“Bantuan ini uang negara, uang rakyat. Bukan pemberian pribadi Kepala Desa atau pendamping. Kalau ada yang dipotong, harus ada alasannya, harus ada buktinya, harus diumumkan secara terbuka. Jangan diam-diam seperti ini!” tuntut warga.
– 🔴 Siapa yang menetapkan jumlah yang diterima setiap KPM?
– 🔴 Mengapa ada penerima yang berkurang atau hilang tanpa pemberitahuan?
– 🔴 Di mana laporan penyaluran yang wajib dipajang di balai desa?
– 🔴 Ke mana selisih dana/bantuan yang tidak diterima itu disalurkan?
Warga Desa Gunung Meraksa Baru menuntut agar:
“Kami tidak meminta hal yang berlebihan. Kami hanya minta satu hal: JELAS. Uang negara harus jelas masuk dan keluar. Kalau tidak ada yang disembunyikan, mengapa semua orang diam?”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak mana pun. Warga berharap Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang maupun pihak berwenang segera turun tangan dan melakukan pengecekan langsung, agar hak-hak warga tidak terus-menerus diabaikan.
@tim red
