EMPAT LAWANG//Wartapolri.com – Kebingungan dan saling lempar tanggung jawab di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas KB) Kabupaten Empat Lawang kian terungkap. Kali ini giliran pihak Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tebing Tinggi yang tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar: berapa jumlah pasti kendaraan dinas yang berada di bawah pengelolaannya sendiri!
DITANYA JUMLAH KENDARAAN DINAS: “SAYA TIDAK TAHU, SILAKAN TANYA BENDAHARA BARANG SAJA”
Saat tim konfirmasi mendatangi kantor Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tebing Tinggi hari ini untuk meminta penjelasan terkait data dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas di wilayahnya, petugas yang mewakili langsung angkat tangan tanpa ragu:
“Soal jumlah kendaraan dinas yang ada di sini, saya tidak tahu persisnya. Itu urusan administrasi dan pencatatan, silakan langsung tanya Bendahara Barang saja di kantor induk Dinas KB. Di sana semua datanya tersimpan lengkap.”
Jawaban singkat dan menolak menjawab ini sungguh mengherankan. Bagaimana mungkin unit kerja yang sehari-hari menggunakan, memelihara, dan mengawasi pemakaian kendaraan dinas di wilayah kerjanya sendiri—bahkan yang dipakai petugas penyuluh keliling ke desa-desa—sama sekali tidak mengetahui berapa unit yang seharusnya menjadi miliknya?
MENGAPA HARUS LEMPAR KE BENDAHARA BARANG?
Berdasarkan aturan pengelolaan aset daerah, Balai Penyuluhan selaku pengguna barang wajib mengetahui secara pasti jumlah, jenis, kondisi, serta riwayat pemakaian setiap kendaraan yang diamanatkan kepadanya. Bendahara Barang hanya bertugas mencatat, memverifikasi dokumen, dan menyusun laporan gabungan—bukan berarti pihak lapangan boleh lepas tangan dan buta data aset yang dipegangnya sendiri!
Masyarakat bertanya: Apakah kendaraan dinas sering dipakai di luar tugas dinas sehingga catatan pemakaian tidak rapi? Apakah ada kendaraan yang rusak, hilang, atau pindah tangan tanpa laporan resmi? Atau memang sengaja dibuat bingung agar tidak bisa ditelusuri keberadaannya?
Hingga berita ini diturunkan, Bendahara Barang Dinas KB Kabupaten Empat Lawang belum bisa dihubungi untuk mengonfirmasi pernyataan lempar bola dari pihak Penyuluh Kecamatan Tebing Tinggi ini. Inspektorat Daerah diminta segera memeriksa keseluruhan administrasi aset kendaraan dinas mulai dari kantor pusat hingga ke tingkat kecamatan, dan memproses tegas pihak yang sengaja menyembunyikan data atau melalaikan tugas pengelolaan!
@Jokowarpol
