PAGARALAM//Wartapolri.com – Badai besar tengah menghantam rumah besar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pagaralam. Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB Dempo Tengah, M. Sa’an, melancarkan serangan terbuka dan menyatakan sikap tegas: akan segera meletakkan jabatan sebagai bentuk protes paling keras terhadap penunjukan kepemimpinan baru yang dinilai melanggar aturan main dan menginjak-injak loyalitas kader lama.
Langkah drastis ini bukan keputusan sembarangan. Bagi M. Sa’an dan ratusan kader yang berdiri di belakangnya, penunjukan Ketua DPC yang baru adalah bukti nyata bahwa suara mereka—yang telah berkeringat, berpanas, dan berjuang di akar rumput—telah dikubur hidup‑hidup.
“Di PKB ini rasanya kader yang sudah berjuang membesarkan nama partai di Pagaralam tak lagi dianggap. Yang lebih menyakitkan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan seolah menutup mata rapat‑rapat. Suara kami tak didengar sama sekali,” seru M. Sa’an dengan nada penuh kekecewaan yang meluap, Minggu (21/6/2026).
REKAM JEJAK EMAS DIABAIKAN
Kekecewaan ini makin tajam mengingat kepengurusan lama memiliki bukti nyata yang tak bisa dibantah. Pada Pemilu Legislatif terakhir, kerja keras mereka berbuah manis: mengamankan tiga kursi di DPRD Kota Pagaralam. Sebuah prestasi yang menurut para kader, seharusnya menjadi modal kepercayaan, bukan alasan untuk diganti.
“Tiga kursi itu bukan angka mainan. Itu hasil keringat kami turun ke dusun‑dusun. Tapi semua itu seolah dilupakan begitu saja,” tegasnya.
DUKUNGAN PILKADA KINI JADI PENGUASA?
Masalah tak berhenti di situ. Para kader menyoroti latar belakang Ketua DPC baru, Ludi Oliansyah. Menurut penelusuran kader senior, hubungan Ludi dengan PKB pada awalnya hanyalah soal dukungan politik sesaat saat ajang Pemilihan Kepala Daerah. Bukan kader yang tumbuh dari dalam.
“Jujur saja, awalnya PKB hanya mendukung beliau di Pilkada. Bukan berarti kemudian berhak memegang kendali penuh tanpa proses yang benar,” ungkap M. Sa’an.
Kondisi makin memanas saat komposisi tim pendukung baru dibuka. Posisi kunci diisi nama‑nama yang asing bagi lingkaran internal.
“Bendahara yang ditunjuk sekarang itu siapa? Kami tidak kenal! Jelas bukan kader PKB sejati. Ini namanya menyusupkan orang luar ke posisi strategis, jelas menyingkirkan kader potensial yang sudah siap tempur!” bentaknya.
MUNDUR MASSAL: TANPA MUSCAB, TANPA LEGALITAS
M. Sa’an tidak berjalan sendirian. Gelombang protes ini meluas: Sekretaris DPC PKB Pagaralam, Chandra Jaya, serta Ketua DPAC Dempo Selatan, Darul Qutni, turut angkat bicara dan bersiap melangkah keluar.
Inti masalahnya satu: Penunjukan sepihak tanpa Musyawarah Cabang (Muscab).
Chandra Jaya menegaskan, AD/ART PKB sangat jelas. Pemimpin cabang harus lahir dari forum Muscab, lewat pemilihan atau aklamasi, baru kemudian dilaporkan ke atas. Langkah yang diambil pihak pengangkat baru dianggap melompati aturan, bahkan menginjak dasar organisasi sendiri.
“Kami mundur karena penunjukan Ludi Oliansyah tidak sah menurut aturan partai. Langkah ini melawan AD/ART dan mekanisme yang sudah disepakati sejak dulu,” tegas Chandra Jaya dengan nada tegas.
Hingga berita ini turun, Ludi Oliansyah maupun jajaran DPW PKB Sumatera Selatan masih bungkam. Belum ada tanggapan resmi menjawab badai kritik yang melanda Pagaralam. Apakah ini awal perpecahan permanen atau sekadar badai sesaat? Mata publik Pagaralam kini tertuju sepenuhnya ke arah Palembang dan pusat partai.
@Tim Red
