Empat Lawang//Wartapolri.com – 8 September 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang menggelar sidang paripurna istimewa pada Selasa (8/9) pagi, yang dirangkaikan dengan sidang terbuka untuk meninjau Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta menyusun catatan aspirasi daerah yang akan disampaikan kepada MPR RI, DPR RI, dan DPD RI pada sidang tahunan 2026.
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Empat Lawang, H. Ahmad Zaini, didampingi Wakil Ketua Siti Aminah dan H. Darussalam. Turut hadir Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhamad, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, perwakilan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta unsur pers dari seluruh kabupaten.
Dalam pembukaan sidang, Ketua DPRD menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wadah resmi untuk menyampaikan suara rakyat Empat Lawang langsung ke lembaga perwakilan tingkat pusat.
“Kami tidak hanya mendengarkan pidato kenegaraan, tetapi merangkum harapan, keluhan, dan tuntutan masyarakat Empat Lawang agar menjadi perhatian MPR, DPR, dan DPD RI. Ini adalah kewajiban kami sebagai wakil rakyat,” ujar H. Ahmad Zaini.
Pidato Kenegaraan Presiden RI yang dibacakan dalam sidang ini disoroti khusus terkait kebijakan nasional di bidang pembangunan daerah, penanganan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan petani dan pekebun, serta alokasi dana transfer ke daerah. Anggota dewan mempertanyakan keseimbangan pembangunan antara pulau Jawa dan Sumatera bagian selatan, khususnya kabupaten yang masih masuk kategori tertinggal.
Berikut poin utama aspirasi dan catatan strategis DPRD Empat Lawang untuk disampaikan ke MPR, DPR, dan DPD RI:
1. Pembangunan Infrastruktur — Meminta percepatan pembangunan jalan nasional dan jembatan penghubung antar-kecamatan di wilayah perbatasan serta perbaikan akses jalan penghasilan petani dan pekebun sawit/karet yang rusak parah.
2. Kesejahteraan Petani & Harga Komoditas — Menuntut intervensi pemerintah pusat untuk menstabilkan harga TBS kelapa sawit dan karet di tingkat petani, serta jaminan akses pupuk bersubsidi yang lancar dan tepat sasaran.
3. Dana Desa & Bantuan Sosial — Meminta pengawasan ketat dan transparansi penyaluran Dana Desa dan Bantuan Sosial (Bansos) agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan, serta memastikan data penerima akurat dan terverifikasi.
4. Layanan Kesehatan & Pendidikan — Menambah kuota dan formasi tenaga medis serta guru ASN/PPPK di daerah terpencil, dan mempercepat pembangunan RSUD kelas C yang sudah direncanakan.
5. Pengembangan Potensi Daerah — Mendorong pengakuan dan dukungan pusat terhadap potensi wisata alam, pertanian, dan perkebunan Empat Lawang sebagai salah satu daerah penyangga ekonomi Sumatera Selatan.
Dalam tanggapan, Bupati Empat Lawang menyambut baik inisiatif DPRD dan berkomitmen untuk menyelaraskan program pemkab dengan aspirasi yang disampaikan ke lembaga tinggi negara.
“Kami berharap MPR, DPR, dan DPD RI tidak hanya mendengar, tetapi menindaklanjuti dengan kebijakan nyata. Rakyat Empat Lawang menunggu bukti, bukan sekadar janji,” tegas Bupati.
Sidang berlangsung dengan suasana yang hangat namun kritis. Berbagai usulan dari fraksi — PAN, PDI Perjuangan, Golkar, dan partai lainnya — disatukan dalam dokumen catatan bersama yang akan dikirimkan secara resmi kepada Pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dalam sidang-sidang mendatang.
@tim red
