Lewat Batas Waktu Kontrak, Proyek Drainase Rp199 Juta Di Pagar Alam Diduga Tanpa Pondasi

PAGAR ALAM//Wartapolri.com — Pelaksanaan proyek Pembangunan/Rehab Drainase di kawasan Tebat Baru Ilir RT 05 RW 01, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, menjadi sorotan tajam. Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam tahun anggaran 2026 tersebut diduga tetap dikerjakan meski disinyalir telah melewati masa waktu pelaksanaan kontrak.

 

Berdasarkan data pada papan informasi proyek di lokasi kegiatan, pekerjaan fisik ini berada di bawah satuan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperkimtan) Kota Pagar Alam. Proyek dengan nomor kontrak 027/51/SPK/PL-APBD/2026 tertanggal 17 September 2026 ini menelan anggaran sebesar Rp 199.702.000,00 dan dikerjakan oleh CV. M. Bilal dengan jenis kontrak harga satuan.

 

Pantauan mendalam serta dokumentasi bukti fisik di lapangan memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek ini. Berdasarkan temuan visual di lokasi, pengerjaan struktur drainase memperlihatkan indikasi kuat bahwa proyek tersebut memanfaatkan kembali atau membongkar ulang struktur bangunan lama, serta dikerjakan tanpa standar teknis pondasi yang memadai. Hal ini didukung oleh bukti-bukti foto pengerjaan di lapangan yang menunjukkan struktur kerangka besi dan bekisting berdiri langsung di atas galian tanah tanpa lapisan pondasi bawah yang sesuai dengan spesifikasi teknis konstruksi yang benar.

 

Selain persoalan teknis dan batas waktu kontrak, informasi yang dihimpun dari investigasi di lapangan juga menyebutkan bahwa proyek penunjukan langsung (PL) ini diduga kuat merupakan program pokok-pokok pikiran (Pokir) milik salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagar Alam dari daerah pemilihan (dapil) setempat. Kondisi ini kian memicu sorotan publik agar pelaksanaan dana aspirasi dewan benar-benar diawasi ketat dan dikerjakan sesuai spesifikasi teknis, bukan sekadar asal jadi demi kepentingan kelompok tertentu.

 

Proyek ini sendiri dinilai mengalami keterlambatan pengerjaan yang semestinya sudah selesai pada bulan September, namun tetap dipaksakan berjalan tanpa kejelasan status adendum perpanjangan waktu maupun penerapan sanksi yang semestinya.

 

Secara regulasi, keterlambatan penyelesaian proyek pemerintah telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 

Mengacu pada ketentuan hukum tersebut, terutama Pasal 56 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, apabila penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan kesempatan penyelesaian melampaui batas waktu kontrak, maka penyedia wajib dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak.

 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Bagian Ketujuh mengenai Kegagalan Bangunan dan Sanksi Administratif menegaskan bahwa setiap penyedia jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, serta lalai dalam memenuhi kewajiban kontrak dapat dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana jika terbukti menimbulkan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

 

Terkait temuan di lapangan serta sikap pihak pelaksana, Sekretaris DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kota Pagar Alam, Herian Ardiansyah, memberikan tanggapan dan kecaman keras. Saat dikonfirmasi mengenai berbagai kejanggalan proyek, pihak pemborong bernama Jajak diduga tidak serius, terkesan mengulur waktu, menghindar saat hendak ditemui untuk diminta hak jawabnya, hingga cenderung meremehkan upaya konfirmasi yang dilakukan oleh insan pers.

 

Menanggapi sikap tersebut, Herian Ardiansyah menegaskan bahwa upaya konfirmasi dan pencarian informasi yang dilakukan oleh jurnalis merupakan bagian dari menjalankan fungsi kontrol sosial yang dilindungi oleh undang-undang. Tindakan meremehkan atau menghalang-halangi kerja jurnalistik jelas telah mencederai kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers, setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)—termasuk menghalang-halangi hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi—dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 

Selain itu, Bendahara DPC AKPERSI Kota Pagar Alam, Priando, turut memperkuat pernyataan tersebut bahwa sikap tertutup dan tidak kooperatif dari Jajak selaku pemborong semakin memperkuat indikasi adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran proyek fisik di lapangan.

 

Pengawasan ketat dari instansi teknis terkait, Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam, hingga aparat penegak hukum dinilai mendesak untuk segera turun tangan memeriksa bukti-bukti fisik di lapangan guna memastikan tidak terjadinya pembiaran pelanggaran administrasi maupun potensi kerugian keuangan daerah pada pengerjaan infrastruktur lingkungan tersebut.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Pagar Alam maupun pemborong pelaksana (Jajak) belum memberikan klarifikasi resmi yang transparan terkait dugaan ketiadaan pondasi, pembongkaran bangunan lama, status sanksi denda keterlambatan proyek, maupun kejelasan asal-usul program tersebut.

Tim red

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *