LAHAT//Wartapolri.com — Potret buram tata kelola pemerintahan kembali mempertontonkan keprihatinan mendalam di Kabupaten Lahat. Selama empat tahun berturut-turut, jembatan penghubung vital antara Desa Lubuk Atung dan Desa Muara Cawang dibiarkan hancur tanpa perbaikan permanen. Akses yang menjadi urat nadi ekonomi warga ini kini hanya bisa diandalkan berkat keringat dan uang swadaya masyarakat sendiri — sementara triliunan rupiah anggaran daerah seolah tak tersentuh untuk kepentingan rakyat kecil.
Jembatan ini bukan sekadar tumpukan kayu dan besi. Ia adalah satu-satunya akses utama yang menghubungkan dua desa, jalur pengangkut seluruh hasil bumi warga, serta pintu gerbang kawasan pemukiman transmigrasi. Setiap hari, warga mempertaruhkan keselamatan menyeberanginya — namun hingga hari ini, pemerintah kabupaten tak kunjung menyentuhnya dengan perbaikan permanen.
“Sudah empat tahun jembatan ini rusak dan pemerintah tutup mata. Tiap tahun kami terpaksa swadaya dan bergotong-royong memperbaiki sendiri. Seluruh hasil kebun kami lewat sini. Ini nyawa ekonomi kami, tapi respon pihak berwenang NOL BESAR. Mana aksi nyatanya?” tegas Maulana, warga setempat dengan nada bergetar menahan amarah.
Warga tak hanya mengeluarkan tenaga, tapi juga merogoh kocek sendiri demi menambal kerusakan yang terus berulang. Padahal, itu adalah tugas pokok pemerintah — memelihara infrastruktur publik demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
Fakta ini semakin mempertanyakan bobroknya tata kelola anggaran di Kabupaten Lahat. Setiap tahun, APBD bernilai triliunan rupiah dialokasikan — namun jembatan yang menjadi urat nadi ratusan keluarga justru dibiarkan terbengkalai bertahun-tahun. Jargon manis “Membangun Desa, Menata Kota” yang kerap diumbar pejabat, kini berubah menjadi tamparan keras dan sindiran paling menyakitkan bagi warga yang menderita.
“Untuk siapa sebenarnya anggaran daerah itu dialokasikan? Jika fasilitas dasar rakyat kecil harus diperbaiki dengan keringat dan uang mereka sendiri, lalu ke mana perginya uang negara?”
Pertanyaan ini mengarah lurus ke dua lembaga yang paling bertanggung jawab: Pemerintah Kabupaten Lahat selaku pelaksana anggaran, dan DPRD Kabupaten Lahat selaku lembaga pengawas. Keduanya dinilai sama-sama gagal — satu pihak tak mengalokasikan anggaran secara merata, pihak lain tak menjalankan fungsi pengawasan dengan tajam.
Kemarahan warga bukan tanpa alasan. Mereka sudah lelah dengan janji-janji manis di atas kertas, apalagi jika janji itu hanya muncul mendekati masa pemilihan. Yang mereka butuhkan adalah perbaikan permanen, segera, dan berkelanjutan — bukan retorika politisi yang lupa janji setelah menang suara.
“Membiarkan rakyat mengurus infrastruktur publik sendirian adalah bentuk pengabaian tanggung jawab paling telanjang dari pejabat publik pemegang anggaran. Kalau tidak sanggup memelihara fasilitas rakyat, untuk apa jabatan dan kuasa dipegang?” tegas warga.
Warga Desa Lubuk Atung dan Muara Cawang menuntut:
– 🔴 Perbaikan permanen jembatan segera dilaksanakan, bukan ditunda-tunda lagi
– 🔴 Pemerintah menjelaskan mengapa selama 4 tahun tidak ada penanganan serius
– 🔴 DPRD Lahat menindaklanjuti keluhan ini sebagai bentuk fungsi pengawasan yang nyata
– 🔴 Jangan tunggu menjelang pemilu baru datang berjanji — rakyat butuh bukti, bukan kata-kata!
Kasus jembatan Lubuk Atung–Muara Cawang hanyalah satu dari sekian banyak potret pengabaian di Kabupaten Lahat. Jika pemerintah daerah dan wakil rakyat di DPRD terus menutup mata terhadap suara rakyat di pelosok desa, jangan heran jika kepercayaan publik runtuh seketika.
“Anggaran triliunan rupiah bukan milik pejabat — itu milik rakyat. Dan rakyat berhak menikmati fasilitas yang layak, aman, dan terurus. Jangan biarkan jembatan ini menjadi bukti kelalaian yang abadi!”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Lahat maupun DPRD Kabupaten Lahat terkait keluhan warga ini. Berita ini akan terus memantau perkembangan dan langkah konkret pihak berwenang.
@tim red
