Empat Lawang – Wartapolri Sumsel – Sebuah kontroversi mulai timbul terkait kebijakan prioritas pencairan gaji yang hanya mengutamakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Empat Lawang. Salah satu narasumber yang memilih untuk tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa hal ini bisa menjadi persoalan serius jika tidak ditangani dengan bijak.
“Saya rasa pemerintah harus bertindak adil dalam hal ini. Mengutamakan pencairan gaji ASN dan PPPK memang penting, tetapi tidak boleh mengesampingkan hak gaji para kepala desa beserta perangkatnya yang juga memiliki peran vital dalam pembangunan daerah,” ungkap narasumber tersebut.
Selain itu, para awak media yang telah aktif berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menjadi sorotan. Mereka yang telah bekerja dengan kontrak dan memberikan kontribusi penting dalam menyampaikan informasi di Empat Lawang juga berharap agar hak-hak mereka diakui dan diprioritaskan.
Pengelolaan alokasi anggaran yang merata dan adil menjadi sebuah tuntutan yang diungkapkan oleh berbagai pihak terkait. Diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang bijak dan memperhatikan seluruh pihak yang terlibat, demi terciptanya kondisi yang harmonis dan adil bagi semua elemen masyarakat di Empat Lawang.
Tim Red