Empat Lawang // Wartapolri.com – 22 Mei 2026 – Fungsi pengawasan dan pembinaan desa seolah mati total di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Empat Lawang. Alih-alih turun tangan menindaklanjuti dugaan korupsi Dana Desa di Desa Keban Jati, Kecamatan Pasemah Air Keruh, lembaga ini sengaja membungkam mulut dan memalingkan wajah. Sikap diam yang tak beralasan ini semakin mengukuhkan dugaan kuat adanya permainan “kerjasama lindi” serta perlindungan sistematis terhadap oknum Kepala Desa yang terbukti bermasalah.
Sejak pemberitaan mengungkap dugaan ketidakberesan pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2023–2024, wajah pertanggungjawaban justru hancur. Kepala Desa Keban Jati sama sekali tak mampu menjelaskan realisasi penggunaan uang rakyat. Ketika didesak, ia malah melempar tanggung jawab seenaknya ke Inspektorat. Lebih biadab lagi, ia berani menggertak wartawan dengan nada sombong: “AKU INI MANTAN POLISI!” seolah menganggap dirinya kebal hukum.
Aneh dan mencurigakan! Meski ada ancaman terang-terangan serta dugaan temuan penyimpangan nyata, tidak ada satu pun tanggapan resmi, klarifikasi, apalagi tindakan tegas dari PMD. Awak media yang berusaha meminta penjelasan justru dihalangi, diusir halus, dan selalu dibohongi dengan alasan klise: “Kadis sedang rapat”, “pejabat di luar kota”, hingga pintu kantor ditutup rapat bagi siapa pun yang bertanya soal kasus ini.
“PMD itu kan ‘Bapak Pembina’ desa! Tapi nyatanya? Saat uang desa raib, jalan rusak, dan laporan palsu, mereka malah hilang ditelan bumi. Camat cuma jago bicara tanpa bukti nyata, PMD diam seribu bahasa. Ini bukan kelalaian, tapi sengaja melindungi perampok uang desa!” tegas Tokoh Masyarakat Keban Jati dengan penuh amarah.
Secara aturan perundang-undangan, PMD memiliki kewajiban mutlak memeriksa dokumen, menindaklanjuti, serta memastikan dana desa digunakan sesuai aturan. Namun di Empat Lawang, pola jahat terlihat nyata: Mereka hanya datang dan tersenyum lebar saat dana dicairkan, tapi langsung lenyap begitu masalah terbongkar ke permukaan.
“Kalau mereka bersih dan tak terlibat, kenapa takut bicara? Diamnya Kadis dan staf ini adalah bukti pengakuan tak langsung: mereka terlibat atau dibayar bungkam. Jangan biarkan lembaga negara jadi tameng penjahat yang merampok hak warga!” tambah warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, jajaran Dinas PMD masih tetap bungkam tanpa rasa malu. Aktivis mendesak tegas kepada Bupati Empat Lawang serta Inspektorat Daerah:
✅ Segera audit total keterlibatan Dinas PMD
✅ Usut tuntas dugaan suap/perlindungan kepada Kades Keban Jati
✅ Bongkar jaringan “kerjasama lindi” agar uang rakyat tak terus dirampok!
Tim Red
